PADANG — Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong penguatan digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui integrasi sistem informasi dengan kanal pembayaran digital.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) integrasi aplikasi E-PAD yang dikembangkan BPKD Kabupaten Padang Pariaman dengan sistem pembayaran digital Bank Nagari melalui Virtual Account (VA) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kegiatan berlangsung di Kantor Pusat Bank Nagari, Jalan Pemuda, Kota Padang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, S.AP., M.M., serta Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, Afrizon, bersama tim teknis dari BPKD dan Bank Nagari.
Pelaksanaan UAT menjadi tahapan penting untuk memastikan integrasi antara aplikasi E-PAD dengan sistem pembayaran Bank Nagari dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang telah dirancang. Melalui pengujian ini, berbagai fungsi sistem, mulai dari proses pembentukan tagihan, pembayaran, pencatatan transaksi hingga pemantauan penerimaan, dilakukan pengujian sebelum diterapkan secara lebih luas.
Integrasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak dan penerimaan daerah sekaligus mendukung peningkatan akurasi data penerimaan. Pemanfaatan Virtual Account dan QRIS juga memberikan alternatif kanal pembayaran yang lebih praktis bagi wajib pajak dan masyarakat.
Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, menyampaikan bahwa pengembangan E-PAD merupakan bagian dari upaya BPKD dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang semakin terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital.
Melalui integrasi ini, proses pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga memastikan proses pembayaran dapat terhubung secara langsung dengan sistem pengelolaan penerimaan daerah.
Dengan terintegrasinya E-PAD dan sistem pembayaran digital Bank Nagari, diharapkan proses rekonsiliasi dan pemantauan transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif serta mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan penerimaan.
Digitalisasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Dari pendataan hingga pembayaran, dari sistem hingga transaksi—semuanya diarahkan semakin terintegrasi, cepat, mudah, dan akurat.