Parit Malintang — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman semakin serius mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui sektor perpajakan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dipimpin langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bersama Sekretaris Daerah, Kepala BPKD,para camat sertase-Kabupaten Padang Pariaman.
Pertemuan strategis tersebut tidak hanya membahas percepatan pembayaran PBB-P2 secara digital melalui aplikasi PARIS VAN QRIS, tetapi juga menjadi momentum peluncuran program PAMER (Pajak Merdeka) yang memberikan insentif kepada masyarakat berupa penghapusan denda tunggakan PBB-P2 bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui kanal digital QRIS maupun Virtual Account (VA).
Dalam arahannya, Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kemudahan pembayaran harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
"Kita ingin masyarakat merasakan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan sistem, tetapi juga memberikan kemudahan dan keuntungan. Melalui QRIS dan Virtual Account, pembayaran PBB-P2 menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan melalui program PAMER masyarakat juga memperoleh keringanan berupa penghapusan denda pajak," ujar JKA.
Ia menambahkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan pendekatan pelayanan yang inovatif. Oleh karena itu, para camat diminta menjadi ujung tombak sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat pembayaran pajak secara non-tunai.
Sementara itu, Kepala BPKD Padang Pariaman, M. Fadhly, menjelaskan bahwa aplikasi PARIS dirancang untuk menjawab kebutuhan pelayanan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Melalui sistem tersebut, wajib pajak dapat melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
"Integrasi pembayaran melalui QRIS dan Virtual Account memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus memperkuat akurasi data penerimaan daerah secara real time. Dengan dukungan program PAMER, kami berharap tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dan tunggakan PBB-P2 dapat ditekan secara signifikan," jelas Fadhly.
Melalui HLM ETPD ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan keseriusannya dalam membangun ekosistem transaksi digital yang inklusif. Peluncuran aplikasi PARIS VAN QRIS dan program PAMER diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat elektronifikasi transaksi daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat.