PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Jumat, 25 September 2026. HLM dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan ETPD, sekaligus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Padang Pariama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Keuangan Bank Nagari, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam arahannya, Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH, menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bupati, keterbatasan fiskal daerah harus dihadapi dengan kerja yang lebih kreatif, efektif, dan terukur. Setiap perangkat daerah didorong untuk tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi mencari cara baru yang mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. “Di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini, kita harus terus bekerja keras, berinovasi, dan melakukan perbaikan. Digitalisasi menjadi salah satu program unggulan kita dan harus terus kita tingkatkan,” tegasnya. Bupati juga menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus mendorong proses kerja dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Sementara itu, dalam paparannya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pada sektor pajak dan retribusi daerah. Menurut Agus Fatoni, transformasi digital harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang adaptif dan kompeten diperlukan agar inovasi digital tidak berhenti pada tersedianya sistem, tetapi dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan. Agus Fatoni juga mendorong pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi pembiayaan daerah secara tepat, sekaligus memperkuat kontribusi berbagai pihak. Penguatan fiskal dan transformasi digital membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Melalui HLM ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa ETPD bukan semata perubahan metode transaksi, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan layanan publik yang semakin mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.