Padang Pariaman — Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui tim akademisi Universitas Andalas (Unand) melakukan kunjungan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka koordinasi kerja sama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)” yang akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh akademisi Universitas Andalas, Ibu Sri Maryati, bersama rombongan dan disambut langsung oleh Kepala BPKD Padang Pariaman, M. Fadhly, beserta jajaran di Kantor BPKD Padang Pariaman.
Dalam pertemuan tersebut, pihak akademisi Unand menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan penilaian objek PBB-P2 secara profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memberikan pemahaman teoritis, kegiatan ini juga akan dilengkapi dengan praktik lapangan terhadap sejumlah objek pajak di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
Pada kesempatan itu, pihak Unand meminta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menyediakan beberapa objek yang nantinya akan dijadikan sampel penilaian lapangan oleh tim DJPK dan peserta bimtek. Objek tersebut akan digunakan sebagai media praktik langsung guna meningkatkan pemahaman teknis peserta terhadap metode dan pendekatan penilaian PBB-P2.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKD Padang Pariaman, M. Fadhly, menyambut baik permintaan dari pihak Unand dan DJPK. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendampingan sekaligus meningkatkan kualitas data dan penilaian objek pajak daerah.
Fadhly bahkan mengusulkan agar dalam kegiatan penilaian nantinya dapat dilakukan pada objek massal seperti kawasan perumahan dan permukiman masyarakat, juga mencakup objek-objek khusus yang memiliki potensi nilai pajak besar di Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa di antaranya seperti ruas jalan tol yang melintasi wilayah daerah serta sejumlah pabrik dan kawasan industri yang beroperasi di wilayah pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
Menurutnya, penilaian terhadap objek khusus tersebut sangat penting dilakukan karena memiliki karakteristik dan nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan objek pajak biasa. Dengan penilaian yang lebih akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan, diharapkan potensi penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 dapat semakin optimal.
“Kegiatan ini sangat positif bagi daerah, karena selain meningkatkan kompetensi aparatur, juga menjadi momentum untuk memperbarui dan menyempurnakan basis data objek pajak yang selama ini menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujar Fadhly.
Melalui sinergi antara DJPK, akademisi Universitas Andalas, dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut, diharapkan pengelolaan PBB-P2 di daerah dapat semakin profesional, modern, dan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.