PADANG 28 April 2026 – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong percepatan digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui integrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan sistem QRIS dan Virtual Account. Pembahasan integrasi layanan tersebut dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Pusat Bank Nagari Pengambiran.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BPKD Padang Pariaman, M. Fadhli,S,AP.MM, Kepala Bidang Pendataan BPKD, Kepala Cabang Bank Nagari Lubuk Alung, Afrizon,SE, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah strategis integrasi sistem pembayaran PBB agar masyarakat dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah, cepat, aman, dan transparan melalui kanal digital QRIS maupun Virtual Account. Inovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat transformasi digital di sektor pendapatan daerah.
Kepala BPKD Padang Pariaman, M. Fadhli,S.AP.MM, menyampaikan bahwa penerapan pembayaran digital menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke loket pembayaran.
“Melalui integrasi QRIS dan Virtual Account ini, masyarakat nantinya dapat membayar PBB kapan saja dan di mana saja. Langkah ini juga mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Bank Nagari Afrizon,SE menyatakan kesiapan pihak perbankan dalam mendukung penuh digitalisasi transaksi pembayaran daerah, khususnya pembayaran PBB. Menurutnya, sistem pembayaran non tunai melalui QRIS dan Virtual Account mampu memberikan kemudahan sekaligus keamanan dalam setiap transaksi.
Integrasi pembayaran digital melalui QRIS sendiri terus didorong di Sumatera Barat sebagai bagian dari percepatan transformasi sistem pembayaran berbasis elektronik dan peningkatan transaksi non tunai.
Melalui kolaborasi antara BPKD dan Bank Nagari ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap optimalisasi penerimaan daerah dari sektor PBB dapat terus meningkat seiring dengan kemudahan akses layanan pembayaran digital bagi masyarakat.