PARIT MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) memperkuat penetrasi kebijakan fiskal daerah dengan menginisiasi program sosialisasi strategis terkait implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil Rapat Persiapan Razia Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi PKB yang telah dipetakan pada 23 Januari 2026 lalu. Program ini dirancang sebagai instrumen edukasi teknis untuk mengonversi potensi pajak menjadi realisasi pendapatan, dengan fokus utama menyasar ekosistem pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Intervensi ke lembaga pendidikan dinilai strategis tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara preventif, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas serta keselamatan berkendara di kalangan generasi muda dan tenaga pendidik.
Guna memastikan efektivitas jangkauan dan validitas informasi, BPKD mengonsolidasikan kekuatan melalui pembentukan Tim Gabungan yang terdiri dari unsur Samsat Pariaman, Satlantas Polres Pariaman, dan Jasa Raharja. Sinergi ini mengusung misi komprehensif yang mencakup dua aspek fundamental: penguatan basis data kepatuhan wajib pajak dan edukasi digitalisasi transaksi keuangan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Tim Gabungan memaparkan urgensi pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai (cashless) sebagai bagian dari penguatan Ekosistem Digital Daerah. Melalui sistem pembayaran elektronik, diharapkan transparansi transaksi dapat terjaga dan kebocoran pendapatan daerah dapat diminimalisir. Kolaborasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan yang persuasif, terstruktur, dan berbasis pada kemitraan lintas institusi demi keberlanjutan fiskal daerah yang lebih sehat.