PARIT MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara resmi memulai langkah strategis dalam memperkuat struktur pendapatan daerah melalui percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini diambil sebagai bagian dari peta jalan transformasi digital nasional untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data real-time.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tetapi juga untuk meminimalkan gap administratif dalam sistem pelaporan konvensional. Dengan mengintegrasikan sistem pembayaran ke dalam ekosistem digital, pemerintah daerah berupaya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan internal terhadap arus kas daerah.
Fokus Sektor Unggulan Dalam fase intensifikasi kali ini, Pemerintah Kabupaten memberikan atensi khusus pada dua sektor vital, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Parkir Nagari. Kedua sektor ini dinilai memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui sistem monitoring elektronik guna memastikan setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak masuk ke kas daerah secara presisi tanpa perantara manual yang berisiko.
Pemerintah mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk proaktif dalam melakukan pelaporan dan pembayaran. Transisi ini diharapkan dapat meningkatkan tax ratio daerah secara signifikan dalam kuartal mendatang.
Undangan Sosialisasi Teknis Guna menjamin kelancaran migrasi sistem ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengundang Bapak/Ibu wajib pajak untuk hadir dalam sesi sosialisasi teknis yang efisien. Sesi ini dirancang untuk membedah mekanisme pelaporan digital dalam waktu singkat namun komprehensif.
Melalui implementasi ETPD yang solid, Kabupaten Padang Pariaman optimis dapat menciptakan iklim investasi dan kemandirian fiskal yang lebih sehat, demi keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih merata.